Ekonomi RI tumbuh 5,11% sepanjang 2025. Pengangguran dan kemiskinan disebut turun pada 2025
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat sepanjang 2025. Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya tensi geopolitik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 5,11%.
Purbaya menyampaikan capaian tersebut setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Purbaya, gejolak geopolitik global telah meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi, pasar keuangan, investasi, hingga rantai pasok dunia. Namun, Indonesia dinilai mampu menjaga fundamental ekonominya.
"Hal ini kemudian meningkatkan risiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggu rantai pasok global. Namun kita harus bersyukur, di tengah gejolak tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga," kata Purbaya dalam rapat paripurna DPR, Kamis (27/8/2026).
Ia mengatakan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Pada periode yang sama, inflasi tercatat 2,92%, sedangkan defisit anggaran berada di level 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menilai kinerja tersebut tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya terlihat dari tingkat pengangguran. Ia menyebut tingkat pengangguran pada Agustus 2025 berada di angka 4,85%.
Angka tersebut, menurut Purbaya, menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi pada Agustus 2024 yang disebut mencapai 8,57%.
"Tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 8,25% pada September 2025 lebih rendah jika dibandingkan September 2024 yang mencapai 8,57%," jelasnya.
Selain pengangguran, pemerintah juga mencatat penurunan tingkat kemiskinan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan disebut turun menjadi 8,25%, dari 8,57% pada September 2024.
Pemerintah pun mengaitkan perbaikan tersebut dengan kebijakan fiskal yang dijalankan melalui APBN. Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, pemerintah memastikan kesehatan APBN tetap menjadi perhatian utama. Purbaya menegaskan pemerintah akan menjaga kredibilitas fiskal agar APBN tetap memiliki ruang untuk merespons berbagai tekanan ekonomi.
"APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel sehingga menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," pungkas Purbaya.
Sumber : Suara.com