Survei Poltracking: Daya Beli Melemah, 55,6% Warga Nilai Kebutuhan Pokok Tak Terjangkau

Suara.com - Melemahnya daya beli dan mahalnya harga kebutuhan pokok menjadi salah satu persoalan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Temuan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Yuda AR, dalam pemaparan survei bertajuk "Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran".

Survei Poltracking Indonesia periode Agustus 2026 menunjukkan sebanyak 62,5 persen publik menilai pengeluaran rumah tangga dalam setahun terakhir semakin meningkat.

Sementara itu, 55,6 persen responden menilai harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.

Menurut Yuda, kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat.

“Data ini menunjukkan bahwa ada situasi ekonomi, daya beli masyarakat itu melemah karena bisa jadi faktor penghasilan tidak meningkat tetapi harga kebutuhan pokok justru meningkat, sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan,” kata Yuda dalam tayangan Poltracking TV, Senin (31/8/2026).

Tekanan ekonomi tersebut juga menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dirasakan masyarakat.

Sebanyak 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama yang sedang dihadapi.

“Mayoritas sekali 44,3 persen, jadi persoalan kebutuhan pokok ekonomi cukup determinan dari temuan survei kali ini,” ujarnya.

Yuda mengatakan isu ekonomi juga tercermin dalam penilaian publik terhadap kemampuan pemerintah.

Pengendalian harga kebutuhan pokok dan penurunan angka pengangguran menjadi aspek yang dinilai memiliki tingkat keberhasilan paling rendah.

“Lagi-lagi isu ekonomi paling determinan, paling kuat dalam persepsi yang kami rekam dalam persepsi publik, yaitu belum terselesaikannya isu mengatasi pengangguran dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.

Reporter : Agustin Dwi Anggraini

Sumber : Suara.com